3 Contoh Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Diposting pada

Suatu negara tidak bisa lepas dari segala hal terkait perekonomian. Tanpa adanya roda ekonomi yang berputar maka pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perannya yang sangat vital di dalam keberlangsungan suatu negara membuat sektor ini perlu diatur secara khusus melalui kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

3 Contoh Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Pengaturan ekonomi melalui berbagai kebijakan ini bertujuan untuk menjamin stabilitas ekonomi nasional.Kondisi ekonomi yang stabil akan menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu tujuan lain dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi ini adalah untuk tercapainya pertumbuhan negara di bidang ekonomi. Oleh karena itu penyusunan kebijakan ekonomi ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan menyeluruh. Berikut ini beberapa jenis kebijakan ekonomi Indonesia yang diterapkan saat ini

       Baca Juga : Rumus Luas Segitiga Sembarang Secara Lengkap

  1. Kebijakan ekonomi luar negeri

Alur perekonomian yang harus diatur oleh pemerintah tidak terbatas pada perekonomian di dalam negeri saja tetapi juga mencakup keterlibatan negera dalam perekonomian internasional. Pengaturan ekonomi skala internasional ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan negara dalam keterliatannya di kancah perdagangan antara negara.

Selain itu kebijakan ini juga dibuat untuk melindungi semua pelaku perdagangan dalam negeri dari kecurangan ataupun kondisi merugikan lainnnya dari pasar internasional. Beberapa instrumen peraturan kebijakan terkait ekonomi luar negeri ini diantaranya :

  • Kebijakan perdagangan luar negeri
  • Kebijakan terkait pembayaran internasional
  • Kebijakan bantuan pinjaman luar negeri

Macam-macam bentuk kebijakan ekonomi internasional ini juga cukup banyak. Masing-masing aturan dibuat dengan tujuan masing-masing dengan satu tujuan utama yaitu kesejahteraan ekonomi bangsa. Beberapa macam kebijakan luar negeri ini diantaranya kebijakan tarif, kebijakan kuota dan kebijakan terkait subsidi.

  1. Kebijakan Moneter

Peraturan kebijakan moneter berkaitan dengan segala peraturan ekonomi makro. Pengelolaan keuangan negara ini memiliki tujuan utama guna mencapai pertumbuhan dan peningkatan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan moneter sendiri dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negera Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia mengatur segala hal terkait peredaran uang termasuk menjaga stabilitasnya.

Aturan kebijakan ekonomi moneter terdiri dari kebijakan moneter kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing jenis kebijakan moneter tersebut masih dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk peraturan.

Contoh dari kebijakan moneter kualitatif diantaranya politik kredit plafon dan politik persuasif moral. Sedangkan contoh dari kebijakan moneter kuantitati adalah politik diskonto, politik pasar terbuka dan politik cadangan kas.

  1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah ini mengatur tentang semua hal terkait pengeluaran serta pemasukan kas negara. Semua alur pemasukan dan pengeluaran dalam kebijakan fiskal ini tertuang di dalam APBN. Pengeluaran kas pemerintah dapt dibedakan menjadi beberapa kelompok berbeda. Ada 2 kelompok besar pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu dalam hal pemasukan, negara memperoleh kas masuk dari beberapa sumber berbeda seperti penerimaan pajak, pinjaman luar negeri serta penerimaan negara yang bukan dari pajak. Semua hal terkait pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara ini diatur dalam beberapa bentuk kebijakan fiskal diantaranya :

  • Kebijakan fiskal fungsional
  • Kebijakan fiskal disengaja
  • Kebijakan fiskal yang tidak disengaja
  • Kebijakan fiskal seimbang
  • Kebijakan fiskal surplus
  • Kebijakan fiskal defisit
  • Kebijakan fiskal dinamis

Baca juga : Rumus Luas Bangun Datar dan Bangun Ruang

Ketiga contoh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi tadi merupakan peraturan ekonomi Indonesia untuk mengawasi dan menertibkan hal-hal terkait pelaksanaan perekonomian dalam negeri dan internasional. Adanya atuan kebijakan ekonomi ini bisa menjamin hak-hak warga negara sehingga lebih mudah tercapai kesejahteraan masyarakat.

Loading...

Tinggalkan Balasan